PPATK Temukan Aliran Dana Teroris dari Australia

 
   Foto: Kepala PPATK saat memberi penghargaan kepada Kapolda Jatim dan Dirreskrimsus

Semerusatu.com: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana teroris yang bersumber dari Australia.Namun demikian, apakah ada kaitan langsung dengan bom Sarinah yang terjadi pada Kamis (14/1/2016) masih perlu didalami.

“Ada empat staf PPATK di Australia yang melaporkan ada warga Australia berinisial L yang mentransfer uang ke rekening istrinya yang kebetulan dari Nusa Tenggara,” kata Kepala PPATK Dr Muhammad Yusuf di Surabaya, Rabu (20/1/2016) di Mapolda Jatim.

Didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji setelah memberikan pembekalan kepada jajaran Reserse se-Jatim, dijelaskan, bahwa  istri L itu memberikan sebagian uangnya kepada H.

“Uangnya memang ada yang dialirkan ke sebuah Yayasan, tapi ada yang diberikan kepada H. Kebetulan H adalah terduga teroris yang memasok senjata dari Filipina ke Indonesia,” katanya.

Menurutnya, sejumlah rekan H yang menerima senjata itu ada yang berangkat ke Suriah.

“Jadi, patut diduga ada aliran dana dari Australia ke Indonesia, tapi kaitan dengan bom Sarinah perlu ditindaklanjuti (dengan pemeriksaan),” katanya.

Dalam pembekalan itu, Yusuf mengaku, dirinya sudah mengusulkan kepada Menko Polhukam untuk menangkal terorisme dengan merevisi UU Kepabeanan.

“Saya sudah menyurati Menko Polhukam bahwa untuk menangkal terorisme itu tidak hanya dengan merevisi UU Terorisme, tapi UU Kepabeanan juga perlu direvisi,” lanjutnya.

Revisi penting, katanya, untuk UU Kepabeanan antara lain dengan memberikan kewenangan kepada Polri untuk menangani kasus penyelundupan di wilayah kepabeanan.

“Kasus kepabeanan selama ini ditangani petugas Bea dan Cukai, padahal tidak semua kepabeanan memiliki petugas Bea dan Cukai, karena itu Polri bisa melengkapi keterbatasan Bea dan Cukai itu,” tandasnya.

Disebutkan,  PPATK menemukan bea kepabenan sekitar Rp800 miliar yang tidak dilaporkan ke kas negara. “Itu karena petugas Bea dan Cukai memiliki keterbatasan sumber daya manusia,” katanya. Apalagi, katanya, Polri juga memiliki kemampuan penyelidikan dan penyidikan terkait barang selundupan yang terkait dengan jaringan terorisme atau sindikat narkoba.

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji mengatakan, pembekalan Kepala PPATK merupakan hal penting, karena tahun 2016 itu merupakan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Era MEA itu perekonomian berjalan tanpa batas, sehingga transaksi antarnegara juga berjalan, bahkan kejahatan antarnegara juga sangat mungkin, baik kriminalitas umum, narkoba maupun TPPU,” katanya. (eru)